Analisis Perkembangan APBN indonesia 2014-2015

Perkembangan APBN indonesia

Oleh:

Rifky Krismantoro

XI MIPA 5

DEPARTEMEN PENDIDIKAN

SMA NEGERI 1 BLITAR

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

 Tabel Perkembangan APBN indonesia

ANALISIS APBN 2014-2015

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari definisi diatas rencana tahunan yang telah diterapkan ditahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dimana kenaikan ini dapat berdampak positif untuk menjalankan tujuan apbn di tahun 2014 khususnya dengan tujuan, memungkinkan pemerintha  untuk memenuhi prioritas belanja  dan meningkatkan penyediaan barang dan jasa publik.

Beberapa kebijakan yang telah digunakan pemerintah pada tahun 2015 digunakan untuk meningkatkan fungsi dari apbn dan menguatkan sektor perekonomian negeri. Fungsi yang paling dominan dapat ditingkatkan berdasarkan data dari apbn 2015 adalah  fungsi otorisasi , karena fungsi otorisasi inilah merupakan dasar pembelanjaan  dan pendapatan negara pada tahun itu. Anggaran yang lebih dari tahun sebelumnya ditujukan agar pemerintah dapat meningkatkan salah satu fungsi ini. Selanjutnya fungsi stabilisasi juga diupayakan meningkat dengan ditujukan penurunan nilai keseimbangan primer dari tahun 2015. Definisi dari fungsi stabilisasi adalah anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Berdasarkan definisi ini pemerintah menekankan beberapa kenaikan anggaran khususnya pada nilai pendapatan negara namun selain itu beberapa pokok anggaran juga dikurangi untuk menjaga fungsi dari abpn 2015 yakni fungsi stabilisasi. Nilai yang dimaksud adalah penurunan nilai pada defisit primer.

Kelemahan dari apbn ini adalah pada bagian  fungsi alokasi. Dengan dana yang digelontorkan lebih banyak dari pada tahun tahun sebelumnya dikhawatirkan fungsi alokasi ini tidak dapat dijalankan dimana terdapat anggaran yang bocor yang diakibatkanya  gagalnya suatu kebijakan pada tahun 2015. Belum lagi adanya proyek fiktif yang dikhawatirkan akan menggagalkan proyek apbn tersebut. Faktor-faktor yang lain adalah pemerintah menekankan kenaikan pendapatan berdasarkan pajak khusus nya pajak yang diterapkan pada masyarakat dengan meningkatkan nilai bayar pajak. Karena kenaikan pajak ini dapat membebani perekonomian rakyat jika pemerintah gagal mengalokasikan dananya dan mengurangi pemborosan sumber daya. Fungsi distribusi juga harus ditingkatkan dalam mengatasi kehidupan rakyat yang terbebani akibat pajak khususnya pada rakyat ekonomi rendah. Kebijakan dalam fungsi distribusi yang diterapkan pemerintah ini dapat menjadi salah satu titik vital khususnya bagi perencanaan apbn ditahun mendatang karena apabila fungsi distribusi ini gagal dilaksanakan dengan baik maka rakyat akan tercekik akibat kenaikan pajak yang gagal digunakan oleh pemerintah. Selanjutnya dalam kebijakan yang diambil dalam meningkatkan fungsi distribusi adalah kebijakan terkait subsidi sebagai pengganti kenaikan pajak yang dapat membebani rakyat kecil. Karen dengan ketepatan dalam menjalankan fungsi subsidi ini dapat mendorong perekomian rakyat kecil untuk mendapatkan perekonomian lebih baik.

Fungsi yang tidak kalah penting adalah fungsi pengawasan dimana untuk mengawasi ketepatan dalam melaksanakan fungsi fungsi yang lainnya. Dan mencegah kegagalan apabila kebijakan pemerintah dalam menggunakan apbn ini akan mengalami kegagalan.